contoh makalah Birokrasi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.            Latar Belakang Masalah

Birokrasi adalah fenomena kehidupan yang telah lama dikenal oleh umat manusia sejak zaman dahulu. Sejak manusia sebelum lahir sampai meninggalnya, seorang manusia yang hidup di dunia akan senantiasa berurusan dengan institusi pemerintah yang kita kenal dengan nama birokrasi itu.

Di Indonesia sebagai Negara yang mengikuti sistem demokrasi, kehadiran partai politik dalam birokrasi pemerintah tidak bisa dihindari. Menurut teori liberal, birokrasi pemerintah itu menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan. Dengan demikian birokrasi pemerintah itu tidak hanya didominasi oleh pejabat-pejabat birokrasi saja yang meniti karier di dalamnya, melainkan ada pula bagian-bagian lain yang ditempati oleh pejabat-pejabat politik.

Kehadiran partai politik dalam pemerintahan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan birokrasi pemerintah. Salah satu pengaruh itu ialah birokrasi pemerintah terkontaminasi terhadap bermacam dan beragam perbedaan ideologi yang dibawa oleh partai politik. Tidak jarang terjadi dalam suatu departemen yang menterinya dari partai tertentu, maka struktur jajarannya dari partai yang sama dengan menterinya tersebut.

Sangat menarik membicarakan tentang birokrasi, karena dalam realitanya birokrasi khususnya di Indonesia terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat, padahal para pegawai birokrasi itu digaji dari uang masyarakat. Terkadang wewenang yang diberikan kepada pegawai birokrasi banyak disalahgunakan.

Birokrasai adalah “jantung” Negara. Apabila birokrasai sehat maka akan sehat pula suatu Negara tersebut. Sebaliknya, rusaknya birokrasai akan berdampak pada kehancuran dari suatu Negara itu. Dan barang tentu kehancuran Negara berakibat pada kehancuran masyarakatnya.

1.2.            Rumusan Masalah

Untuk lebih terarah dalam penyusunan makalah ini, maka penulisan dibatasi sebagai berikut :

1.2.1    Bagaimana hubungannya partai politik dan birokrasi di Indonesia ?

1.2.2    Bagaimana pelayanan institusi pemerintah terhadap masyarakat saat ini ?

1.2.3    Apa masalah  dan kelemahan dari birokrasi Indonesia ?

1.3.            Tujuan Penulisan

Ada beberapa alasan mengapa tulisan ini dibuat penulis, yaitu :

1.3.1    Memenuhi tugas “pelatihan karya tulis ilmiah mahasiswa”.

1.3.2    menjelaskan bagaimana hubungan antara politik dan birokrasi di Indonesia.

1.3.3    Memaparkan tentang pelayanan birokrasi pemerintah terhadap masyarakat saat ini.

1.3.4    menjelaskan masalah dan kelemahan dari birokrasi Indonesia.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1.            Pengertian Birokrasi

Institusi birokrasi merupakan ruang mesin Negara. Di dalamnya berisi orang-orang (pejabat) yang digaji dan dipekerjakan oleh negara dari uang rakyat untuk melaksanakan kebijakan politik negara dan untuk melayani kepentingan publik (masyarakat).

Secara literal, istilah birokrasi itu sendiri mulai diperkenalkan oleh filosof Perancis Baron de Grimm dan Vincent de Gournay dari asal kata “bureau” yang berarti meja tulis, dimana para pejabat (saat itu) bekerja di belakangnya (Albrow, 2012, hlm. 16). Kita mengetahui dari sejarah bhwa pemerintah perancis (dan negara eropa lainnya) pada saat itu dikenal memiliki kinerja yang sangat buruk, serta mengeksploitasi rakyatnya secara berlebihan. Para pejabat sebagai abdi raja, gemar mengadakan pesta mewah ditengah kelaparandan kesengsaraan rakyat, memungut pajak yang sangat tinggi, kejam terhadap mereka yang kritis, serta gemar menjilat para raja dan bangsawan. De Gournay (dikutip dalam Albrow, 2012, hlm. 16) saat itu mengemukakan bahwa, “…sangat dikeluhkan; para pejabat, para juru tulis, para sekretaris, para inspektur, dan para intendan yang diangkat bukannya memberikan keuntungan pada kepentingan umum, melainkan kepentingan umum justru terabaikan karena adanya pejabat…” Untuk menyindir kinerja pejabat yang buruk itu, dipakailah istilah bureaumania yang kemudian bermunculan varian kata : bureaucratie (bahasa Perancis), burocratie (Jerman), burocrazia (Italia) dan bureaucracy (Inggris). Istilah-istilah tersebut itulah yang kemudian dipakai untuk menunjukan pengertian akan suatu organ/institusi pelaksanakegiatan pemerintahan dalam sebuah negara, sebagaimana didefinisikan oleh Hague, Harrop & Breslin (2012, hlm.16) bahwa birokrasi adalah “organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasehat dan melaksanakan keputusan kebijakan” (the bureaucracy consist of salaried officials who conduct the detailed business of government, advising on and applying policy decisions)

2.2              Partai Politik dan Birokrasi Pemerintah di Indonesia

Partai politik dan birokrasi pemerintah di Indonesia mulai berinteraksi, berkaitan dan saling terlibat sejak bulan-bulan awal kemerdekaan. Ketika maklumat X Wakil Presiden yang dikeluarkan tahun 1945, ketika itu pula mulai dikenal kehidupan partai politik. Kehadiran partai politik sebagai perwujudan dari kemerdekaan rakyat untuk berserikat merupakan realisasi dari demokrasi. Kehadiran partai politik inisekaligus memberikan legitimasi dari kehadiran mereka dalam pemerintahan. Kehadiran mereka dimulai dari hadirnya para menteri yang memimpin kementerian dalam susunan kabinet pemerintah.

Sejarah kehadiran partai politik dalam pemerintahan yang dipresentasikan dalam susunan cabinet dapat dimulai dari kabinet pertama yang bersifat presidensial sampai dengan kabinet zaman orde baru dan disusul dengan kabinet zaman reformasi. Susunan kabinetnya dengan mempergunakan sebutab yang bermacam-macam untuk masing-masing kementeriannya menunjukan adanya variasi yang berbeda satu sama lainnya. Semenjak peran partai politik dalam susunan kabinet baik pada system parlementer maupun presidensial sangat menentukan, maka semenjak itu lokus dan fokus penggunaan kekuasaan bergerak sesuai dengan gerak bendul pendulum antara legislatif dan eksekutif. Periodisasi penggunaan kekuasaan itu dapat ditemukan semenjak kabinet pertama di dalam UUD 45, kemudian dalam kabinet Parlementer dalam UUD 45 pertama, disusul dalam kabinet Parlementer dalam UUD 45, kabinet Parlementer dalam UUD 50, kabinet Presidensial dalam UUD 45 kedua, kabinet Presidensial pemetintah orde baru, dan sampai sekarang ini. Gerakan pendulum bergerak antara titik kekuasaan yang berada di eksekutif, kemudian bergerak pindah di legislatif, bergerak lagi ke eksekitif, dan sekarang nampaknya berada di legislatif lagi. Pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah partai politik dan pegawai birokrasi pemerintah.

2.3.            Pelayanan Birokrasi Pemerintah Terhadap Masyarakat Saat Ini

Sekarang ini masih banyak masalah yang menimpa masyarakat mengenai pelayanan umum, seperti masalah perijinan, pembuatan, perpanjangan surat-surat yang dibutuhkan masyarakat, misalnya pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan surat-surat pengantar untuk diajukan ke instansi yang lebih tinggi. Masalah timbul dari masyarakat yang tidak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, dan beberapa faktor internal pada kinerja pelayan publik pada kecamatan sebagai instansi tingkat pemerintahan yang berwenang baik dalam masalah pelayanannya seperti berapa lama pembuatan, kinerja pelayannya ataupun mengenai biaya.

Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah yang cenderung menganggap bahwa sebaik apapun dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, toh tidak akan merubah gaji dan pendapatan mereka. Profesionalisme bukan menjadi tujuan utama mereka. Mereka mau melayani hanya karena tugas dari pimpinan instansi  atau karena sebagai pegawai pemerintah, bukan karena tuntutan profesionalisme kerja. Ini yang membuat keberpihakannya kepada masyarakat menjadi sangat rendah. Pelayan publik akan bersikap ramah kepada mesyarakat pengguna layanan kalau ada “sesuatu” yang memberikan keuntungan atau melatar belakanginya, seperti hubungan pertemanan, status sosial ekonomi warga dan lain-lain. Bagi masyarakat pengguna layanan yang kebetulan mempunyai kenalan, sebagai kerabat, saudara, orang kaya yang dapat memberikan “ucapan terima kasih”, serta mereka yang mempunyai status sosial terpandang di masyarakat, biasanya akan memperoleh “perlakuan khusus” dari para pelayan publik. Dalam situasi demikian, maka budaya antri menjadi hilang, sebaliknya budaya pelayanan “jalan pintas’ menjadi pilihan stategis dan menjadi hal yang biasa dilakukan. Ini hanya mungkin dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kelebihan uang, status, dan sejenisnya yang tidak dimiliki oleh masyarakat biasa.

2.4.            Masalah dan Kelemahan Birokrasi Indonesia

            Dari penjelasan diatas dapat di ketahui bagaimana pelayanan birokrasi pemerintah terhadap masyarakat sangat belum memenuhi kewajibannya dan sangat tidak mengenakan pelayanan yang diberikannya itu, kita pun barangkali juga pernah mengalami secara langsung betapa tidak nyamannya berurusan dengan birokrasi. Birokrasi dan Pelayanan Publik Yang Lamban. Kategori keluhan ini berkaitan dengan karakter eksternal birokrasi, yaitu karakter birokrasi dalam menghadapi pihak-pihak di luar dirinya, terutama dengan pihak publik sebagai klien utama dari pelayanan jasa yang diberikannya. Secara umum, muncul keluhan bahwa birokrasi itu bersifat bertele-tele, lamban, berbelit-belit dan sebagainya. Apakah memang birokrasi itu harus selalu berwatak bertele-tele, lamban atau berbelit-belit? Sesungguhnya tidak harus demikian. Birokrasi akan menjadi demikian manakala para aparatur birokrasi lebih berorientasi pada aturan-aturan atau prosedur dalam menjalankan tugasnya ketimbang pada tujuan pokok dari tugasnya. Dengan kata lain, situasi itu akan tercipta manakala aparatur birokrasi mementingkan prosedur demi prosedur itu sendiri.

            Ini semua adalah suatu permasalahan yang sudah sering terjadi dalam birokrasi pemerintah. kurang tanggapnya para birokrat, terlalu banyak instansi pemerintah adalah beberapa penyebab menjadi lamban dan bertele-tele pelayanan terhadap masyarakat.

BAB 3

PENUTUP

3.1.      Kesimpulan

Politik dan birokrasi pemerintahan di Indonesia sangat berkaitan erat, dari zaman kemerdekaan sampai sekarang peran dari partai politik sangat berpengaruh terhadap pelayanan para birokrat yang diberikan kepada masyarakat. Dan tidak dipungkiri karena adanya kepentingan dari partai politik, banyak oknum-oknum birokrat yang melupakan tugas pokok dan fungsinya yang sebagai pelayan dari masyarakat, mereka sibuk dengan kepentingan mereka sendiri. Masalah yang lainnya adalah terlalu banyaknya instansi pemerintahan yang tugasnya hampir sama, sehingga sering kali terjadi tumpangtindih dalam pelaksanaan pelayanannya. Dan juga terjadi kepada sebagian para birokrat yang terlalu banyak di bebankan tugas yang begitu banyak sehingga berdampak terhadap pelayanannnya dan menyebabkan pelayanan yang lamban dan bertele-tele terhadap masyarakat.

        

3.1.      Saran

            Dari permasalahan yang terjadi dapat diketahui bahwa karena terlalu banyaknya instansi pemerintah yang mempunyai tugas yang hampir sama, maka perlu adanya pengerucutan instansi tersebut. Sehingga dalam pelayanannya tidak lagi terlalu bertele-tele dan lamban. Dan peran dari partai politik harus sejalan dengan kepentingan negara, jangan hanya mementingkan pribadi atau partai politiknya, agar terwujudnya pelayanan birokrasi yang sehat. Karena Birokrasai adalah “jantung” Negara. Apabila birokrasai sehat maka akan sehat pula suatu Negara tersebut. Sebaliknya, rusaknya birokrasai akan berdampak pada kehancuran dari suatu Negara itu.

DAFTAR PUSTAKA

Thoha, Miftah, 2003, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Setiyono, Budi, 2012, Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi, Bandung, Penerbit Nuansa.

Rudia, http://mosiolog.blogspot.com/2011/02/pelayanan-birokrasi-pemerintahan-yang.html, diakses tanggal 30 Nopember 2012.

                                                                                             

Fachrul Adung, http://boenkza87frog.blogspot.com/2012/03/analisis-pelayanan-publik-yang.html, diakses tanggal 30 Nopember 2012.

DEMOKRASI

Kata Demokrasi terkesan terdengar sudah sangat akrab di telinga kita. Tetapi pada penerapannya terutama di Negara kita, makna dari Demokrasi belum begitu terasa karena pada hakekat Demokrasi berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, yaitu bahwa pemerintah dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat itu masih belum terlaksana sepenuhnya. Karena kekuasan banyak disalah gunakan oleh para pemegang kekuasaan, sehingga rakyat banyak yang masih tertindas.

Demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, tetapi perlu adanya proses yang panjang. Perlu dibutuhkannya kontrol dan peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Perlu adanya saling keterbukaan dalam pemerintahan, kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Dan perlu adanya masyarakat madani untuk membangun kehidupan yang Demokratis.

Demokrasi, salah satu syarat penting yang tidak boleh dilupakan adalah harus adanya peran dan partisipasi dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan.

Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan

(Robert F. Kennedy)

untuk ikhwan

♥ Pria terindah di mata wanita bukanlah yang paling tampan raut wajahnya, melainkan yang paling menawan keimanan dan budi pekertinya..

♥ Pria terjantan di hadapan wanita bukanlah yang paling berani mengungkap kata cinta, melainkan yang paling berani menemui wali sang hawa untuk meminangnya..


♥ Pria teromantis di hati wanita bukanlah yang paling mesra mengungkap kata cinta, melainkan yang berani mempertanggungjawabkan kata cinta di hadapan ALLAH dengan berazam untuk menghalalkannya..

♥ Pria tergagah di hadapan wanita bukanlah yang paling kekar tubuhnya, melainkan yang mampu bertanggungjawab menopang keluarga..

♥ Pria terkaya di angan wanita bukan hanya terbanyak hartanya, melainkan yang kaya hatinya sehingga pandai bersyukur atas segala karunia-Nya..

♥ Pria terpandai di benak wanita bukanlah yang paling banyak ilmunya, melainkan yang paling peduli untuk membimbing kepada jalan yang diridhai-Nya..

♥ Pria paling dermawan di hadapan wanita bukanlah yang paling banyak sedekahnya, melainkan yang paling perhatian memenuhi kewajiban keluarga..

Akhi..
Sejatinya nilai diri kaum pria bukan hanya karena tampan, jantan, romantis, gagah, kaya, pandai dan dermawan namun sejauh mana ia mampu mengasah keimanan dan perilakunya agar lebih menawan.

Kaum pria begitu berharga jika ia mampu mempertanggungjawabkan segala ucapan dan perbuatan di hadapan ALLAH Yang Maha Menyaksikan

InsyaALLAH